Pj. Penghulu Bagan Jawa Bantah Isu Korupsi Proyek Ketapang, Tegaskan Program Sesuai Mekanisme dan Transparan

ROKAN HILIR – Pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan anggaran pada proyek ketahanan pangan (Ketapang) di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, dinilai tidak benar dan menyesatkan.

Pj. Penghulu Bagan Jawa Syahruddin menegaskan, program Ketapang tahun 2025 masih berjalan sesuai mekanisme dan rencana yang telah ditetapkan, serta dikelola secara transparan oleh Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep).

“Mekanisme anggaran jelas. Setelah dana ditransfer ke rekening desa, langsung disalurkan ke BUMKep. Kegiatan Ketapang tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak BUMKep, sedangkan pihak kepenghuluan hanya sebatas melakukan pengawasan sesuai juknis tahun 2025. Jadi tuduhan media itu jelas tidak benar,” ujar Pj. Penghulu Bagan Jawa, Jumat (19/9/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan kandang kambing sudah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh konsultan perencana. Begitu juga pembelian kambing, seluruhnya dilaksanakan berdasarkan RAB yang telah ditetapkan.

“Terkait tuduhan tidak transparan itu jelas keliru. Semua anggaran sudah diserahkan ke BUMKep untuk mengelola kegiatan sesuai juknis. Administrasi dan pelaporan juga dilakukan sesuai aturan,” tambahnya.

Pj. Penghulu Syahruddin bahkan telah melakukan survei lapangan untuk memastikan program berjalan. Dari hasil pantauan langsung, kondisi kandang kambing dinilai sangat bagus, bahkan lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan. Kandang kambing yang dibangun sangat bagus dan mewah dibanding sebelumnya. Jadi pernyataan media itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, ia menegaskan bahwa tujuan utama program Ketapang adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam sektor peternakan dan ekonomi kerakyatan.

Ia juga menyayangkan sikap media yang mempublikasikan berita tanpa konfirmasi. Menurutnya, hal itu dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan fitnah.

“Kami minta masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar. Pemerintah kepenghuluan bersama BUMKep akan terus menjalankan program Ketapang secara transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.(Rls)